BANDARLAMPUNG — wartaoneindonesia.com, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap rencana Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Kementerian Kehutanan, untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus di Provinsi Lampung.<\/p>\n
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima kunjungan Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (28\/1\/2026).<\/p>\n
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho menjelaskan bahwa wilayah kerja balai-nya saat ini mencakup dua provinsi, yakni Bengkulu dan Lampung, dengan total pengelolaan sekitar 40 kawasan konservasi.<\/p>\n
Dari jumlah tersebut, ia kawasan di Lampung memiliki luasan dan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, termasuk kawasan konservasi yang bernilai strategis nasional dan internasional.<\/p>\n
Agung menyampaikan bahwa Lampung memiliki tiga kawasan konservasi utama yang salah satunya bersifat khusus, yakni Krakatau yang telah ditetapkan sebagai World Heritage Site atau situs warisan dunia.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa status tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi kawasan dengan nilai ekologis tinggi, termasuk fenomena alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.<\/p>\n
Oleh karena itu, Agung memandang perlu adanya UPT khusus di Lampung agar pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih optimal.<\/p>\n
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memahami dan mendukung niat BKSDA untuk memperkuat kelembagaan konservasi di daerah.<\/p>\n
Menurutnya, intensitas permasalahan kawasan konservasi di Lampung dalam beberapa waktu terakhir memang cukup tinggi, sehingga diperlukan kekhususan organisasi yang secara fokus menangani isu-isu konservasi di Provinsi Lampung.<\/p>\n
Selain membahas kelembagaan, Wagub Jihan juga menyoroti keluhan masyarakat di kawasan konservasi, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana salah satu persoalan yang disampaikan adalah terganggunya mata pencaharian masyarakat akibat hama yang menyerang komoditas utama, seperti kelapa, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan secara drastis.<\/p>\n
Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kejenuhan di tengah masyarakat karena dinilai belum tertangani secara komprehensif.<\/p>\n
Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar BKSDA bersama Kementerian Kehutanan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk melalui pendekatan teknis, konsultasi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.<\/p>\n
Wagub Jihan juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus mendukung langkah-langkah strategis yang bertujuan menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"