BANDARLAMPUNG — wartaoneindonesia.com, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah transformasi pendidikan berbasis data melalui pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada jenjang SMA/SMK/SLB/MA. Upaya ini dinilai sebagai fondasi penting dalam pemetaan mutu pendidikan yang lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan TKA di Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/4/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Lampung sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” yang diwujudkan melalui Program 3 Cita. Program tersebut mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi yang berdaya saing,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh pelaksanaan TKA sebagai instrumen pemetaan capaian pembelajaran yang objektif dan terstandar. Berdasarkan data tahun 2025, pelaksanaan TKA di jenjang SMA/SMK/SLB/MA berjalan lancar.
Sementara itu, untuk pelaksanaan TKA tahun 2026 di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, tingkat kesiapan satuan pendidikan di Lampung tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 99,96 persen untuk SD/MI, 99,77 persen untuk SMP/MTs, 94 persen untuk pendidikan kesetaraan, dan 74 persen untuk SLB.
Dalam mendukung capaian tersebut, Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan tim teknis berjenjang, verifikasi kesiapan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan koordinasi lintas daerah. Sistem pendaftaran peserta juga dilakukan secara kolektif dengan proses verifikasi ketat guna menjamin akurasi data.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang memiliki keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik. Untuk mengatasinya, pemerintah telah berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, serta menerapkan moda semi online dan memperkuat dukungan teknis di lapangan.
“Untuk menjaga kualitas pelaksanaan, kami juga menerapkan pengawasan silang, pakta integritas, serta pemantauan real-time melalui sistem daring,” tambah Marindo.
Ia pun berharap adanya dukungan dari Komisi X DPR RI, khususnya dalam penguatan kebijakan afirmasi pendidikan, peningkatan anggaran infrastruktur berbasis teknologi, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan TKA sebagai bagian dari sistem asesmen pendidikan nasional. Ia mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi TKA di Lampung mencapai 84 persen, meskipun hasilnya masih perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
“Ini menjadi potret yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti kecenderungan sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada tes, kesenjangan fasilitas dan kualitas SDM antarwilayah, serta perlunya penguatan pendidikan karakter dan pengembangan potensi daerah dalam sistem asesmen.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung, terutama dalam penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada pelaksanaan TKA.
“Ini bisa menjadi best practice bagi daerah lain,” katanya.
Ke depan, hasil TKA diharapkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Provinsi Lampung. (***)
