BANDAR LAMPUNG — wartaoneindonesia.com, Polemik keabsahan atlet mewarnai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Lampung mempertanyakan perubahan status sejumlah atlet yang sebelumnya dinyatakan memenuhi persyaratan, namun kemudian berubah menjadi tidak memenuhi persyaratan dalam sistem KONI Lampung.
Perubahan status tersebut dipersoalkan karena disebut terjadi setelah tahapan pengesahan atlet Porprov X Lampung 2026 berlangsung. PERBASI Lampung menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus merugikan atlet yang telah mempersiapkan diri untuk berlaga.
Koordinator Bidang Hukum Pengprov PERBASI Lampung, Gindha Ansori Wayka, S.H., M.H., yang mendampingi Ketua PERBASI Lampung Fahrur Rozie, S.E., meminta KONI Lampung memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perubahan status tersebut.
“Kami sangat menyayangkan adanya perubahan status atlet yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi persyaratan, terlebih perubahan tersebut terjadi setelah tahapan pengesahan. Kami meminta KONI Lampung menjelaskan dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan perubahan tersebut,” tegas Gindha.
Menurut Gindha, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Ada aspek kepastian regulasi, kewenangan penyelenggara, serta perlindungan hak atlet yang harus dijelaskan secara transparan.
Ia menyebut, berdasarkan surat resmi Panitia Besar Porprov X Lampung 2026 tertanggal 30 Oktober 2026, proses pendaftaran dan keabsahan cabang olahraga telah selesai, dengan agenda pengesahan atlet dilaksanakan pada 2 November 2026.
Di sisi lain, Pengprov PERBASI Lampung mengaku telah menyampaikan ketentuan teknis khusus cabang olahraga bola basket yang merupakan hasil Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov). Ketentuan tersebut, antara lain, mengatur mekanisme keikutsertaan atlet yang memperkuat kabupaten/kota berbeda dari daerah asalnya.
PERBASI menilai ketentuan teknis tersebut seharusnya menjadi rujukan dalam proses verifikasi dan pengesahan atlet.
“Jika suatu tahapan pengesahan telah dilaksanakan, tentu setiap perubahan terhadap hasilnya harus melalui mekanisme resmi. Tidak boleh ada keputusan yang berubah tanpa penjelasan, tanpa dokumentasi, dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” kata Gindha.
Jangan Sampai Atlet Jadi Korban
PERBASI Lampung menegaskan, persoalan ini bukan upaya untuk memperjuangkan kepentingan satu kabupaten atau kota tertentu. Organisasi tersebut menyatakan sikapnya ditujukan untuk menjaga integritas kompetisi serta memastikan adanya kepastian terhadap hak seluruh atlet bola basket yang akan tampil di Porprov.
“Porprov adalah ajang pembinaan dan prestasi atlet, bukan arena tarik-menarik kepentingan organisasi. Jangan sampai atlet yang telah mempersiapkan diri untuk bertanding justru menjadi korban ketidakpastian keputusan administratif,” ujarnya.
Karena itu, PERBASI Lampung meminta KONI Lampung segera memberikan klarifikasi secara tertulis, termasuk membuka dasar perubahan status atlet, mekanisme yang digunakan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam perubahan tersebut.
PERBASI juga meminta keputusan yang dilakukan setelah tahapan pengesahan ditinjau kembali agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan olahraga di Lampung.
Gindha menegaskan pihaknya masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme organisasi. Namun, apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, PERBASI Lampung menyatakan siap membawa persoalan itu ke KONI Pusat sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
“Kami menghormati kewenangan KONI, tetapi kewenangan harus dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang konsisten. Kepastian aturan adalah fondasi keadilan dalam olahraga. Jangan sampai kepercayaan atlet dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Porprov menjadi rusak akibat keputusan yang tidak transparan,” pungkas Gindha. (Wan)
